Informasi Paket
Kode Paket 22056252
Nama Paket Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Kantor Teknis, Pembangunan BLK, Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Repeat Order
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37527422 Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lanjutan Kantor Teknis, Pembangunan BLK, Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 APBN
Tanggal Pembuatan 11 Januari 2023
Tahap Paket Saat Ini Penandatanganan Kontrak
K/L/PD Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Satuan Kerja 02 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY BANDUNG
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBN 2023   
Nilai Pagu Paket Rp. 721.805.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 721.583.372,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. Soekarno Hatta, No.187A - Bandung (Kota)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Perijinan Berusaha Berbasis Risiko KBLI 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI dengan Klasifikasi Risiko Menengah Tinggi
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (RK 001) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta