Kode Paket 14820252
Nama Paket Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun Anggaran 2020
Rencana Umum Pengadaan
Tanggal Pembuatan 26 Oktober 2020
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Satuan Kerja LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Tahun Anggaran APBN 2020    APBN 2020   
Nilai Pagu Paket Rp. 199.650.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 199.650.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Jalan Serma Natih, Amlapura - Karang Asem (Kab.)
Kualifikasi Usaha Kecil
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis IzinKlasifikasi
SIUPKBLI 47411 perdagangan eceran khusus macam- macam computer, peralatan dan perlengkapan nya.
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2019

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Memiliki Tanda Daftar Perusahaan TDP NIB
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan 1 Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya 2 Surat Kuasa apabila dikuasakan dan 3 Kartu Tanda Penduduk
Melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Gantii Rugi apabila terjadi perubahan Pagu Dipa atau Pengurangan Anggaran bermaterai 6000.
Melampirkan Surat Pernyataan Bahwa barang barang yang disediakan dalam keadaan baru, asli dari pabriknya, tidak bajakan atau rakitan bermaterai 6000.
Melampirkan surat dukungan kesanggupan memberikan layanan purnajual termasuk garansi semua jenis barang yang ditawarkan minimal 1 satu tahun.
Melampirkan Surat Pernyataan bersedia menyiapkan tenaga teknis pemasangan untuk barang CCTV dan Mesin Antrian
Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanyatidak sedang dihentikan 2 yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedangdikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana dan 4 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan danpengurus badan usaha sebagai pegawaiKementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedangmengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta